Akademisi Berbagai Kampus Kritik Jokowi, Begini Reaksi Ganjar Pranowo

JAKARTA – Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menilai apa yang sudah dilakukan akademisi dari berbagai kampus Indonesia akhir-akhir ini, merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

Ungkapan ini disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri acara Hajatan Rakyat Tuban di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).

“Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali. Saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu. Bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya,” kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya dikutip dari pdiperjuangan-jatim.com, Sabtu (3/2/2024)

Menurut Ganjar, demokrasi di Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

“Artinya, jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi. Karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita,” ungkap Ganjar.

Sebagai contoh, lanjut Ganjar, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian pemilu. Maka, tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat, seperti sabotase bus pada hari terakhir kampanye akbar 10 Februari 2024, membatalkan izin tempat acara

"Cara-cara begini kita sudah paham, sudahlah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja. Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang-undang. Karena massanya massa kampanye, kecuali tidak,” tegasnya. (*)

Back to Top